KONDISI Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti yang naik-turun dan kini berkisar pada angka Rp1,354 triliun. 

Angka tersebut dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan di daerah, dalam rangka mengejar ketertinggalan. 

Dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau (mencapai 29.8 persen), maka wilayah terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. 

Alasan itulah yang membuat 
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti terus berteriak lantang. 

Termasuk ketika mereka
melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sekretariat DPRD Provinsi Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Senin 17 Februari 2020 lalu.

Rombongan terdiri dari Ketua DPRD Ardiansyah, Wakil Ketua Khalid Ali dan Iskandar Budiman, Anggota Fauzi Hasan, Muzamil, Fauzi SE, Khozin, Dedi Yuhara, T Muhammad Nasir, Taufiek, Hafizan Abbas, Taufiqqurahman, Bobi Haryadi, dan Al-Amin. 

Rombongan para legislator Kepulauan Meranti itu, disambut anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Edy A Mohd Yatim, Hj Mira Roza, Dr H Sunaryo. Mereka menggelar rapat di ruang rapat Komisi V.

Ketua DPRD Ardiansyah mengatakan, selain meningkatkan silaturahmi dengan Banggar DPRD Provinsi Riau, tujuan utama kedatangan mereka adalah menyampaikan tentang banyaknya ketertinggalan di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Dengan pembahasan bersama, diharapkan para wakil yang duduk di DPRD Riau juga bisa mendukung pembangunan di daerah ini dan bersama-sama mencarikan solusi dan membantu memperjuangkannya.

"Kabupaten kita (Kepulauan Meranti) termasuk daerah termiskin se-Riau. Dan, kami anggota banggar bersama-sama membicarakan jalan penyelesaiannya," ujarnya, Ardiansyah. 

Hal senada juga disampaikan Fauzi Hasan. Mantan Ketua DPRD Kepulauan Meranti ini juga sempat membahas tentang kondisi jalan Alai dan Kundur menuju Kampung Balak. 

Dia berharap, agar jalan tersebut bisa secepatnya dimasukan ke anggaran provinsi.

Harapan Fauzi Hasan juga bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga kini akses Alai-Mengkikip atau akses menuju pelabuhan roro dari Kota Selatpanjang tak kunjung bisa difungsikan dengan baik. 

Padahal akses tersebut akan menjadi penghubung darat dari wilayah Kepulauan Meranti ke pusat pemerintahan di Pekanbaru. 

Dan, asa dari berbagai pihak sangat besar sekali terhadap akses tersebut, karena dipercaya menjadi akses ekonomi bagi masyarakat Meranti nantinya.

Sampai saat ini, kondisi jalan sepanjang lebih kurang 44 kilometer dari Kota Selatpanjang itu cukup mengkhawatirkan. 

Khususnya di beberapa titik. Padahal jalan tersebut telah dibuka sejak Kepulauan Meranti masih bergabung dengan kabupaten induk (Bengkalis). 

Setelah dimekarkan dan Kepulauan Meranti menjadi mandiri pun jalan yang katanya dibutuhkan itu belum juga bisa dilalui oleh kendaraan dengan baik.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, dari Kota Selatpanjang menuju Desa Kundur Kecamatan Tebingtinggi Barat, memang kondisi jalan sudah hotmix. 

Sementara dari Desa Kundur ke Desa Kampung Balak jalan tersebut masih dalam bentuk base. 

Selain itu, di beberapa titik masih terdapat cekungan yang digenangi air hingga kedalam satu meter.

Kondisi terparah terdapat di empat titik yang memang sudah menjadi sungai. Sehingga, pekerjaan penimbunan yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau menjadi sia-sia dan penimbunan jalan tersebut seolah tidak mungkin lagi dilakukan di titik yang sama.

"Kita juga mengusulkan agar di Kepulauan Meranti bisa dibangun SMK pelayaran," ungkapnya.

Sementara itu, Tim Banggar DPRD Provinsi Riau H Sunaryo mengaku telah berdiskusi panjang bersama Gubernur Riau terkait pembangunan di Provinsi Riau. 

Untuk itu, dia berharap agar sinkronisasi komunikasi antara DPRD Kabupaten dan Provinsi Riau bisa lebih baik, sehingga usulan tersebut dapat dibahas dan diperjuangkan.

Begitu juga dengan Hj Mira Roza. Dia berharap jika ada usulan pembangunan yang belum terealisasi agar dapat disiapkan secara konkrit dan tertulis sehingga menjadi dasar untuk diperjuangkan DPRD Provinsi Riau. 

Sementara Eddy Mohd Yatim mengajak agar DPRD Kepulauan Meranti melakukan komunikasi lebih intern dalam mengusulkan dan mengawal aspirasi masyarakat. (adv/dil)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.