BENGKALIS - Dalam suasana Negeri ini dalam musibah Covid 19 bukan berarti seluruh kelembagaan harus fakum atau Tidak bergerak,namun sebagai anak bangsa kita tetap punya andil untuk mewujudkan perjuangan bangsa demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dimana pun berada.

Penangan wabah penyakit Corona secara nasional pemerintah sudah melakukan langkah langkah kongkrit,agar penyebaran penyakit tersebut dapat diminimalisir,hal ini juga bukan saja pada penangan tindakan medis namun pemerintah juga sudah mengelontorkan anggaran yang cukup lumayan pantastik, baik melalui APBN dan APBD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mengantisipasi dampak Covid 19 di tengah masyarakat.

Dalam hal ini menurut Isnadi Direktur LSM TOPAN RI RIAU pada awak media 21/4/20 ini penegak hukum juga harus tetap menjalankan tugasnya menjalankan amat undang undang sebagaimana layaknya, maksudnya penangan Covid-19 berjalan dan proses Hukum juga tetap jalan.

"kita akan tetap menunggu eksen Kajati Riau dalam penangan laporan dugaan Korupsi yang telah kita sampai kan pada bulan maret kemaren,dan tidak ada alasan bagi kita untuk diam atas laporan tersebut,mungkin buk Kajati lagi sibuk,atau barang kali anggota nya lupa,makanya kita juga akan layangkan kembali surat klarifikasi perihal perkembangan laporan itu,sejauh mana progres nya,apakah pihak Dinas atau rekanan sudah di periksa atau belum sampai saat ini kita selaku pelapor juga belum menerima kabarnya," terang Isnadi


Lanjut ISNADI ."Terkait kemana saja laporan itu kita sampaikan,ke Kajari Bengkalis kita sampaikan tembusan nya dan ke teman media dan beberapa Lsm yang ada di Bengkalis ini, kita juga berharap kepada teman lsm bisa memantau laporan itu," pintanya.

"ya kita juga ada baca berita kalau inspektorat akan menindak lanjuti atau akan melakukan pemeriksaan terhadap proyek itu,b Kepala Bidang Cipata Karya saudara Junaidi mengatakan dalam dua bulan ini akan memperbaiki kerusakan,n Randy selaku PPTK kegiatan itu mengatakan kalau proyek IPA KKB sudah di Audit BPK Popinsi pada bulan Desember 2019, jadi kan prosesnya kan lebih mudah, cuma saja temuan BPK itu nantinya akan di Publikasikan kita juga tidak tau," pungkas Isnadi.

Sebelumnya proyek intalasi Pengolahan Air Minum Milik PUPR ini telah di laporkan aecara reami LSM TOPAN RI ke Kajati Riau hampir sebulan yang lewat terkait dugaan Mar up dan Pelaksanaan nya tidak mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja KAK.

Sementara Kabag Cipta Karya Junaidi,berjanji akan memperbaiki terkait kerusakan dalam waktu dua bulan,karna masa pemeliharaan masih ada. Arianto

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.