MERANTI - Pemkab Meranti bersama Forum Koordinasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) menilai tujuan Gubernur Riau H. Syamsuar untuk menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diseluruh Kabupaten/Kota dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau sangat baik namun sebaiknya hanya diberlakukan pada daerah yang sudah masuk Zona Merah atau telah terjadi peningkatan kasus Positif Covid-19 melalui transmisi lokal, bagi daerah yang masih berada di Zona Hijau khususnya Kabupaten Meranti dinilai belum pas karena akan menimbulkan masalah baru yakni jatuhnya ekonomi daerah.

Hal itu terungkap dalam hasil rapat Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, bersama Forkopimda dan Dinas terkait yang membahas rencana pemberlakukan PSBB oleh Gubernur Riau diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin (4/5/2020).

Seperti dijelaskan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, rencana Gubernur Riau untuk menerapkan PSBB diseluruh wilayah Kabupaten Kota harus dikaji secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan semua aspek yang akan ditimbulkan. Karena ketika PSBB diberlakukan akan menuntut Pemerintah Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat diwilayah tersebut. Selain itu membutuhkan petugas yang tidak sedikit, dan pembiayaan yang besar. Jika melihat kondisi APBD Meranti yang sudah morat-marit akibat rasionalisasi dan pemotongan dana Transfer Pusat tentu akan sangat sulit.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dr. Misri mengatakan, untuk aturan pemberlakuan PSBB sesuai dengan Permenkes No. 20 Tahun 2020 suatu daerah diperbolehkan menggelar PSBB jika memenuhi 3 kriteria penting yakni terjadinya peningkatan kasus Covid-19 baik PDP maupun terkonfirmasi positif, terjadi penyebaran kasus yang cukup siknifikan, serta terjadi penyebaran Virus Covid-19 melalui Transmisi Lokal.

"Jika melihat kondisi Meranti kita tidak masuk kategori (Permenkes No. 20 Tahun 2020.red) karena tidak terjadi apapun semua pasien PDP telah sembuh dan dinyatakan Negatif," Tambah dr. Misri

Pendapat itu diperkuat dengan pernyataan Ketua LAM Meranti yang juga Anggota Legislator Muzamil Baharuddin, menurutnya jika Pemkab Meranti memberlakukan PSBB sama saja dengan mundur kebelakang karena keseriusan Pemkab Meranti bersama Instansi terkait dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 selama ini dinilai sudah berhasil.

"Berkat kerja keras Tim Gugus Tugas bersama pihak Keamanan selama ini telah berhasil mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Meranti, jika nanti kita memberlakukan PSBB artinya sama saja mundur kebelakang," ujar Muzamil.

Selain itu jika PSBB diterapkan, nantinya akan membuat efek domino yang luar biasa bagi ekonomi masyarakat dan yang akan menanggungnya adalah Pemerintah Daerah sendiri.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Ketua Kemenag Meranti Agustiar dan Legislator lainnya H. Khalid Ali, dkk. menurut Legislator ini yang terpenting adalah penekanan kepada masyarakat untuk secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mempertahankan Meranti berada di Zona Hijau, jika perlu dengan penerapan sanksi tegas kepada warga yang membandel. Termasuk juga melakukan pengamanan dan pengawasan dipintu-puntu masuk Meranti baik jalur umum maupun jalan tikus agar tidak bocor oleh pendatang yang masuk.

"Pengamanan dan pengawasan jalur masuk umum dan jalan tikus harus diperketat jangan sampai bocor," Kata Khalid Ali

Selanjutnya Bupati menyebutkan bahwa, yang paling tepat dilakukan saat ini ialah dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Skala Tertentu (PSST) sesuai dengan lingkup terkini Covid-19.

Adapun ketentuan PSST yang akan diterapkan oleh Pemkab Meranti tentunya dengan melibatkan Polres/TNI untuk menutup Transportasi Laut yang membawa penumpang dari Buton Siak dan Bengkalis begitu juga sebaliknya.

Bupati mengatakan lagi, Dengan diberlakukannya Penutupan Transportasi Speedboat Buton - Selatpanjang, Bengkalis - Sepatpanjang dan Transportasi Kempang Ketam Putih - Dedap, Sungai Rawa - Semukut, Buton - Lukit pada 6 Mei 2020 nanti, Artinya walaupun kita tidak menerapkan PSBB tapi kita sudah membatasi masuknya orang agar benar benar aman dari Wilayah Zona Merah.

Dan hal ini tentu Untuk mempertimbangkan kepentingan Ekonomi, Bisnis, dan Disitribusi Uang Tunai dari Bank Indonesia ke Meranti yang dibawa dari Batam, Saat ini Speed Batam Jet dan Dumai Ekspres untuk sementara waktu masih diperbolehkan membawa barang dan penumpang. Namun Pemkab Meranti akan secara ketat mengawasi penerapan Protokol Kesehatan di Speed Dumai Ekspres dan Batam Jet.   (DIL)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.