MERANTI - Saat ini banyak beredar soal penerimaan Tenaga Honorer K-3 dilingkungan Pemkab Meranti, menyikapi hal ini secara tegas Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengatakan hingga saat ini Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti tidak pernah menerima ataupun mengusulkan kebutuhan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Pernyataan Bupati Meranti ini tertuang dalam surat himbauan Bupati Kepulauan Meranti dengan Nomor 800/BKD/IX/2020 yang dikeluarkan oleh BKD Meranti tertanggal 17 September Tahun 2020.


Dalam surat himbauan tersebut, seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Humas Sekdakab Meranti Rudi MH, terdapat 4 poin yang secara tegas menyatakan Pemkab Meranti hingga saat ini belum atau tidak pernah menerima ataupun mengusulkan kebutuhan pegawai P3K. Bupati Kepulauan Meranti hanya melakukan penandatanganan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga harian lepas atau sejenisnya.


"Ya benar Bupati Meranti telah mengeluarkan himbauan yang dilayangkan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Meranti, dan untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa hingga saat ini Pemkab Meranti tidak pernah menerima atau mengusulkan penerimaan pegawai dari Formasi PPPK," ujar Kabag Humas Rudi


Berdasarkan instruksi Bupatl Kepulauan Meranti, dengan ini perlu kami sampalkan kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut :Pertama, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Tahun 2018 sampal dengan saat ini tidak pernah menerima tenaga Honorer Kategori 3 (K-3), atau mengusulkan formasi kebutuhan Pegawal Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK) ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi.Kedua, bahwa Bupati Kepulauan Meranti hanya menandatangani Surat Keputusan (SK) tenaga harian lepas atau sejenisnya untuk kategori SATPOL PP, Pemadam Kebakaran (DAMKAR) beserta Dokter/ BIdan P'TT. Ketiga, Surat Keputusan (SK) Tenaga Hanan Lepas atau sejenisnya selain pada poin 2 ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan ketentuan telah dlverifikasi dan dlberi Nomor Induk Register (NIR) oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Terakhir, kami menghimbau kepada Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, agar dapat menglnformasikan kepada seluruh masyarakat, untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan (mengiming-Imingkan) kelulusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Slpil, Tenaga Harian Lepas atau sejenisnya dengan cara memberikan Imbalan atau sejumlah uang. 


Dengan telah dikeluarkannya Surat Himbauan Bupati ini, Pemkab Meranti dalam hal ini Kabag Humas dan Protokol Meranti berharap, masyarakat tidak mudah percaya atas isu yang beredar selama ini, selain itu dapat lebih bijak dalam beropini untuk meluruskan berbagai isu tak benar yang sengaja ataupun tidak sengaja dilancarkan oleh oknum dengan suatu maksud tertentu.     (DIL)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.