Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kepulauan Meranti melayangkan surat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Mereka minta keadilan untuk Mujiman (57 tahun) warga Bumi Asri Kecamatan Merbau, terkait kasus kebakaran lahan dan hutan (Karlahut).


Ketua HMI Kepulauan Meranti, Waluyo mengatakan, pada Senin (14/9/2020) ia bersama beberapa anggota lainnya ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan dengan maksud ingin menyampaikan sedikit orasi terkait kasus karhutla yang menimpa Mujiman. Namun dikarenakan Kantor Kejari tutup, gerakan mereka langsung dialihkan ke Kantor Pos untuk mengirimkan surat ke Kejagung.


"Sebelumnya, aksi nyata sudah kami lakukan beberapa waktu lalu dengan empat titik lokasi Kantor Bupati, DPRD, Mapolres, dan Kejaksaan Negeri untuk meminta keadilan ditegakkan, dan hari ini kami akan melayangkan surat ke Kejaksaan Agung," ujarnya.


HMI menilai, apa yang sudah divoniskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sudah layak atau seadil-adilnya.


Sementara isi surat yang dilayangkan ke Kejagung, ditulis kronologis pada hari Selasa 7 Januari 2020 pukul 10.00 Wib Mujiman memanen pohon sagu miliknya bersama dengan beberapa orang. Ketika sedang memanen, ia melihat ada sarang tawon atau lebah di ujung pohon yang baru ia tebang. kemudian ia tumpukkan daun-daun serta ranting kering dan membakarnya dengan maksud mengusir tawon tersebut.


Setelah tawon tersebut hilang, Mujiman segera memadamkan api dengan menggunakan kayu dan dibantu dengan beberapa orang temannya yang saat itu ikut memanen bersamanya, dan kegiatan memanen pun selesai pada tanggal 13 Januari 2020. 


Keesokan harinya, tepat pada tanggal 14 Januari 2020, Mujiman bersama beberapa pekerja lainnya berencana menual sagu ke sungai. Namun pagi hari sebelum ia turun ke sungai, ia sempat ke kebun untuk menebas rerumputan di lokasi lahan miliknya. Setelah itu ia kembali ke sungai untuk menual sagu, dan kemudian ia pun kembali ke kebun untuk mengambil peralatan dan langsung pulang ke rumahnya.


Sekira pukul 12:00 Wib, ada seseorang yang memberitahu bahwa kebakaran lahan di kebun milik Mujiman.


"Berdasarkan kronologi tersebut, HMI menuntut pertama, yang terhormat Jaksa Agung untuk mencopot Kejari dan Jaksa penuntut Umum (JPU) Kabupaten Kepulauan Meranti yang kami nilai tidak adil. Kedua, HMI mendukung keputusan Pengadilan Negeri Bengkalis atas vonis Mujiman dan meminta JPU Meranti tidak memaksakan kehendak menuntut rakyat miskin. Ketiga, HMI menolak banding JPU terhadap kakek Mujiman. Dan terakhir, Kajari dan JPU Kepulauan Meranti hanya mementingkan kepentingan pribadi sehingga masyarakat kelas bawah dijadikan tumbal," kata Waluyo. (DIL)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.