MERANTI - Ratusan massa aksi Unjuk Rasa (Unras) oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa Peduli Buruh (Gempar) Kabupaten Kepulauan Meranti datangi kantor DPRD Kepulauan Meranti menyampaikan aspirasi menolak disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI. Jum'at (09/10/2020) siang.


Dalam aksi tersebut, dihadiri oleh ratusan massa yang terdiri dari perwakilan mahasiswa/i BEM AMIK , Dema STAI, BEMSRI Korda Meranti, Universitas Terbuka, GAMALI, HMI, PMII, IMM, IPM, IPM K2M dan masyarakat Meranti lainnya. 


Dengan membawa alat peraga yang digunakan seperti bendera, spanduk dan pengeras suara. Tentu saja hal ini sebagai perwujudan bahwa sebagian besar masyarakat Meranti tidak terima dengan disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu. 



Selain itu, ditengah unjuk rasa berlangsung, Ketua DPRD Meranti Ardiansyah SH MSi dengan didampingi Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK, Kaban Kesbangpol Meranti, Tasrizal Harahap MSi dan lainnya menemui peserta aksi demo dan mendengarkan tuntutan dari peserta Aksi.


Namun dikarenakan kondisi di luar Kantor DPRD sudah tidak memungkinkan dengan adanya dugaan provokator yang sempat melempari botol aqua dan batu, maka diutuslah 15 orang dari perwakilan Ormas yang hadir masuk kedalam untuk menyampaikan aspirasi. 


Ketua PMII Barep Prakoso mengatakan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja dinilai telah memberi pengaruh buruk terhadap nasib masyarakat buruh kedepannya. 


"Dengan mengucapkan Bismillah, kami menyatakan secara tegas menolak UU Cipta Kerja, dan tuntutan terakhir kami adalah meminta sikap DPRD kabupaten Kepulauan meranti tegas menolak undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI 5 Oktober lalu," beber Barep


Kemudian, Ketua DPRD Jack Ardiansyah mengatakan, UU Cipta Kerja melibatkan pengusaha, buruh, dan juga pemerintah. Semua objek tersebut harus disatukan agar bisa diterima diseluruh element. 


Namun yang terjadi saat ini, setelah disahkannya UU Cipta Kerja menimbulakan kontraversi diberbagai kalangan yang tentu saja dinilai tidak sesuai dengan kaum buruh. 


"Memang tujuan UU Cipta kerja ini untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia, tetapi dengan adanya beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja ini dianggap merugikan untuk kaum buruh," jelas Ardiansyah. 

   

Ia juga menambahkan undang-undang itu dibahas antara pemerintah dengan DPR RI, sementara kita hanya menunggu hasilnya seperti apa. 


"Untuk ituu mari sama kita jaga keamanannya, jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, saya yakin semua mahasiswa yang ada disini cerdas menyikapi semua persoalan," ucapnya. 


Selanjutnya, Ketua HMI Waluyo menyampaikan tuntutan yang pertama, menyetujui semua poin-poin tuntutan aksi aliansi Gempar Kepulauan Meranti. 


Kedua, mendukung aliansi Gempar Kabupaten Kepulauan Meranti mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk mengeluarkan PERPPU agar dicabutnya UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. 


Ketiga, jika presiden tidak mengeluarkan Perpu terhitung setelah 30 hari setelah UU Cipta Kerja Yang disahkan DPR RI, maka DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti siap membantu aliansi Gempar melakukan yudisial review di mahkamah konstitusi. 


Setelah menyatakan beberapa point penting tuntutan, akhirnya DPRD Meranti menyetujui tuntutan aksi massa dengan menandatangani pernyataan sikap yang diajukan oleh massa aksi untuk mendukung pencabutan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.   (DIL)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.