MERANTI - Dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di kepulauan meranti, Pimpinan DPRD Kepulauan Meranti lakukan upaya konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jum'at (02/10/2020).


Pimpinan DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman SE, menyampaikan kujungan kami ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Meranti baik antar pulau maupun dari dan menuju kepulauan Meranti.


Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Meranti adalah kabupaten terdiri dari banyaknya pulau, tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik, agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. 


"Maka dari itu, kami melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mendapatkan masukkan dan berbagai info program untuk Meranti sesuai lingkup kewenangannya," kata Iskandar.


Selanjutnya, Anggota komisi II Dedi Yuhara Lubis meminta masukan dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan Pemkab Meranti dalam mengelola pelabuhan dan angkutan antar pulau yang selama ini belum terkelola dengan baik, baik itu dari sisi keselamatan, pelayanan, maupun tarif. 


Ia juga menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, meminta kejelasan Tupoksi dan kewenangan dari Dishub Prov. Riau di wilayah Kabupaten. 


Kedua, meminta saran dan masukan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukan keuangan daerah. 


Ketiga meminta Dinas Perhubungan Prov. Riau dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat meranti cukup memberatkan.


Keempat, jika diperbolehkan Dishub dapat menambah pengoprasionalan armada dari dan menuju meranti yang kini hanya beroperasi satu armada setiap harinya.


Kemudian, kepala UPT wilayah III Dishub Provinsi Riau, Andre Kurniawan menjelaskan, terkait tata kelola angkutan dalam kabupaten tentunya akan menjadi kewenagan kabupaten melalui Dinas Perhubungan.


"Untuk mengatur dan mengelola perhubungan dalam kabupaten, sebaiknya dibuat aturan saja seperti Perda, Pergub dan SK Bupati," katanya


Kumudian menyikapi dengan adanya pungutan yang memberatkan bagi masyarakat terutama yang terjadi di Tg. Buton, Nantinya akan kami melakukan penindaklanjutan mengenai masalah itu.


"Proses pengambilalihan tata kelola pelabuhan Tg. Buton nantinnya akan dilakukan oleh Dishub Provinsi Riau dari Pemkab Siak. Setelah itu kami akan menyusun SOP sebaik mungkin," jelasnya.   (Adv/DIL)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.